Drama Korea Bikin Siswa Korut Terancam Hukuman Mati, Siswa di Korea Utara Dieksekusi Gara-Gara Nonton “Squid Game”
Klaim Baru dari Pelarian Korea Utara
Jakarta – Sejumlah warga Korea Utara yang kabur dari negara itu memberikan kesaksian mengerikan bahwa beberapa orang, termasuk remaja, dieksekusi karena menonton atau menyebarkan konten media dari Korea Selatan seperti drama “Squid Game” dan musik K-Pop. Kesaksian ini muncul dalam laporan yang dikumpulkan oleh organisasi hak asasi internasional berdasarkan wawancara dengan para pelarian yang berhasil keluar dari negara tertutup tersebut.
Menurut mereka, rezim di bawah pimpinan Kim Jong-un menerapkan hukum yang sangat ketat terhadap konsumsi budaya asing. Di bawah undang-undang yang dikenal sebagai Anti-Reactionary Thought and Culture Act, menonton atau mendistribusikan konten asing dianggap sebagai tindakan kriminal yang sangat serius.
Eksekusi Publik dan Pendidikan Ideologis
Para pelarian menggambarkan suasana ketakutan di mana otoritas melakukan eksekusi publik untuk memberikan efek jera kepada warga yang tertangkap menonton atau menyebarkan tayangan dari Korea Selatan. Eksekusi tersebut kadang dilakukan di depan publik bahkan di hadapan anak-anak sebagai bagian dari apa yang disebut “pendidikan ideologis” rezim.
Saksi yang diwawancarai menyebutkan bahwa mereka diambil dari sekolah untuk menyaksikan eksekusi sehingga generasi muda diajarkan bagaimana negara menindak mereka yang melanggar aturan media.
Perbedaan Perlakuan dan Sistem Pembayaran Suap
Kesaksian itu juga menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan hukuman. Mereka mengatakan bahwa warga dengan kemampuan finansial atau koneksi tertentu kadang bisa menghindari hukuman berat dengan membayar suap kepada pejabat, sementara yang kurang mampu akan menghadapi hukuman paling keras.
Satu orang pelarian bahkan menceritakan bagaimana keluarganya harus menjual rumah agar anggota keluarganya bisa lolos dari kamp “re-education” atau penjara kerja paksa.
Rezim Memperketat Kontrol Budaya
Laporan dari para pelarian ini menggambarkan bagaimana pemerintah Korea Utara berusaha mengendalikan informasi dan budaya asing yang masuk ke negara itu. Menurut mereka, semua konten dari luar, khususnya dari negara tetangga Korea Selatan, dianggap sebagai ancaman terhadap ideologi pemerintah.
Mereka menerangkan bahwa untuk memerangi hal ini, aparat keamanan melakukan pencarian secara sistematis terhadap ponsel dan perangkat lain untuk menemukan bukti konsumsi konten terlarang.
Kritik Internasional atas Pelanggaran HAM
Organisasi HAM internasional dan berbagai pengamat menilai praktik semacam itu sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Mereka mendesak komunitas global untuk memperhatikan kondisi yang dilaporkan tersebut dan mengingatkan bahwa laporan dari pelarian tidak selalu bisa diverifikasi sepenuhnya, tetapi tetap menunjukkan kondisi hak asasi yang memprihatinkan.
