Curhat Pedagang Thrifting Suara sumbang kembali terdengar dari dunia usaha mikro dan kecil, kali ini datang dari para pedagang thrifting atau barang bekas yang menyampaikan keluh kesahnya langsung ke gedung DPR. Dalam sebuah audiensi yang digelar belum lama ini, perwakilan pedagang thrifting mengungkapkan betapa sulitnya mereka menjalankan usaha di tengah dua tekanan besar yang seolah menghimpit dari dua sisi berbeda. Di satu sisi, mereka harus bersaing dengan gempuran barang impor baru dari China yang membanjiri pasar dengan harga murah. Di sisi lain, usaha mereka sendiri kerap dihadapkan pada ancaman razia dari aparat berwenang.
Tekanan pertama yang mereka hadapi adalah persaingan tidak seimbang dengan produk-produk fashion murah dari China. Barang-barang impor ini, seringkali baru, dijual dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan bisa menyaingi harga barang bekas berkualitas. Hal ini membuat daya tarik berbelanja barang thrifting agak memudar di mata sebagian konsumen yang hanya berfokus pada harga terendah. Pedagang thrifting kesulitan bersaing dalam hal “harga baru” dengan produk-produk tersebut.
Persaingan ini bukan hanya soal harga, tetapi juga soal volume dan konsistensi pasokan. Barang impor China datang dalam jumlah massal dengan model yang seragam, membanjiri pasar tradisional hingga platform e-commerce. Sementara itu, barang thrifting bersifat unik dan terbatas, bergantung pada ketersediaan barang bekas pakai yang tidak selalu bisa diprediksi. Ini membuat para pedagang kesulitan untuk memenuhi permintaan pasar yang besar dan stabil.
Namun, nilai jual utama thrifting sebenarnya terletak pada keberlanjutan (sustainability) dan keunikan. Setiap item thrifting seringkali memiliki cerita dan karakter yang tidak dimiliki oleh produk massal. Sayangnya, kesadaran akan nilai ini belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Bagi sebagian orang, membeli barang baru dengan harga murah masih dianggap lebih prestisius daripada membeli barang bekas yang berkualitas dan ramah lingkungan.
Justru di tengah upaya mereka bertahan dari gempuran produk impor murah, para pedagang thrifting ini menghadapi tantangan dari dalam negeri sendiri: yaitu razia. Operasi penertiban yang dilakukan oleh aparat seringkali menyasar lapak-lapak thrifting dengan alasan perizinan, masalah sanitasi, atau kekhawatiran akan barang selundupan. Razia-razia ini menimbulkan ketidakpastian dan rasa tidak aman dalam berusaha.
Masalah perizinan kerap menjadi alasan utama razia. Banyak pedagang thrifting, yang umumnya adalah pelaku usaha mikro, belum memiliki izin usaha yang lengkap karena berbagai kendala, seperti biaya dan prosedur yang dianggap rumit. Alih-alih diberikan pembinaan untuk mengurus perizinan, mereka lebih sering dihadapkan pada tindakan represif seperti penggerebekan dan penyitaan barang.
Baca Juga : OJK Rilis Aturan Baru Rekening Bank demi Cegah Penipuan
Kekhawatiran lain yang sering menjadi dasar razia adalah isu barang impor ilegal atau “baju bekas impor” (bajim). Pemerintah memiliki kekhawatiran yang sah mengenai kesehatan, standar kualitas, dan dampak ekonomi dari masuknya bajim. Namun, dalam pelaksanaannya, operasi penertiban seringkali tidak membedakan dengan jelas antara barang thrifting lokal yang legal dengan bajim yang jelas-jelas dilarang.
Ketidakjelasan definisi ini yang membuat pedagang thrifting lokal yang hanya menjual barang bekas dari dalam negeri ikut menjadi korban. Mereka merasa dihukum untuk sesuatu yang tidak mereka lakukan. Akibatnya, usaha yang seharusnya menjadi solusi gaya hidup berkelanjutan dan pencipta lapangan kerja justru terhambat berkembang.
Curhat Pedagang Thrifting Para pedagang merasa terjepit dalam situasi yang paradoks. Di satu sisi, mereka didorong untuk mandiri dan kreatif menciptakan usaha, tetapi di sisi lain, ruang gerak mereka dibatasi oleh regulasi dan penegakan hukum yang dianggap tidak adil. Mereka seolah berjuang sendirian melawan dua musuh sekaligus: kekuatan pasar global dan kebijakan dalam negeri yang tidak mendukung.
Dalam audiensi di DPR tersebut, para pedagang tidak hanya sekadar mengeluh. Mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan dan harapan. Salah satu yang utama adalah meminta kejelasan regulasi dan kepastian hukum. Mereka memohon agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan aparat penegak hukum, dapat membedakan dengan tegas antara barang thrifting lokal yang sah dan bajim yang ilegal.
Selain itu, mereka juga meminta adanya pembinaan dan pendampingan, khususnya dalam hal perizinan usaha. Daripada langsung dirazia, mereka lebih membutuhkan bimbingan untuk menjadi pelaku usaha yang legal dan tertib. Program semacam PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) untuk produk makanan, tetapi diterapkan untuk sektor fashion thrifting, bisa menjadi salah satu solusi.
Dari sisi persaingan dengan barang China, pedagang thrifting meminta pemerintah lebih tegas dalam mengawasi dan membatasi impor produk fashion murah yang membanjiri pasar. Mereka berharap ada level playing field yang adil, dimana produk daur ulang lokal tidak kalah bersaing hanya karena harga produk impor baru yang dinilai tidak wajar.
Pemerintah sebenarnya bisa melihat potensi besar dari industri thrifting ini. Di tengah tren gaya hidup berkelanjutan yang kian populer, thrifting tidak hanya sekadar jual-beli, tetapi juga bagian dari ekonomi sirkular yang mengurangi limbah tekstil. Usaha ini sejalan dengan komitmen global untuk mengurangi dampak perubahan iklim.
Dengan dukungan yang tepat, bukan tidak mungkin industri thrifting lokal bisa tumbuh menjadi sektor ekonomi yang kuat. Mereka bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja, mendorong kreativitas desain lokal dengan memanfaatkan material bekas, dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Alih-alih ditekan, mereka seharusnya diberdayakan.
Curhat para pedagang thrifting di DPR ini adalah sebuah wake-up call. Ia mengingatkan semua pihak bahwa semangat wirausaha di tingkat akar rumput membutuhkan lebih dari sekadar jargon dukungan. Mereka membutuhkan ekosistem yang kondusif, regulasi yang jelas dan adil, serta perlindungan dari persaingan yang tidak sehat. Nasib mereka yang terjepit antara gempuran China dan razia adalah cerminan dari tantangan riil yang dihadapi banyak pelaku usaha mikro di Indonesia
